Demokrasi Versus Teokrasi Pada Pancasila

demokrasi vs teokrasi dalam pancasila
demokrasi vs teokrasi dalam pancasila

Demokrasi Versus Teokrasi Pada Pancasila. Kata demokrasi sangat tidak asing bagi kita sebagai rakyat biasa yang biasanya terdengar dalam berbagai waktu seperti halnya pada waktu kampanye pemilihan umum seperti halnya pemilihan calon presiden, wakil presiden, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dapat terdengar juga saat ada pada saat seminar kebangsaan di berbagai Universitas di Indonesia.

Tentang demokrasi, kita sangat-sangat agak dibuat bingung oleh berbagai oknum dari para politisi yang lihai akan permainan kata-kata dan dibuat seakan-akan kata demokrasi itu larinya kemana – antah berantah, seperti halnya seseorang tersesat yang tidak tau arah jalan atau tujuannya itu, itulah yang sedang dialami oleh rakyat Indonesia dari dulu hingga sekarang.

Read More

Perihal pembahasan tentang demokrasi ini, ada beberapa macam rumusan masalah yang akan dibahas di artikel ini salah satu contohnya adalah apa itu demokrasi, apa itu teokrasi, dan apakah Demokrasi Pancasila dan Teokrasi saling berbenturan atau saling berhubungan.

Dari rumusan masalah yang sudah ditulis, akan mendapatkan tujuan dari pembahasan demokrasi pada sila ke-4 berupa untuk agar kita benar-benar menjalankan Pancasila – sila ke-4 salah satu contohnya, tidak banyak teori dan harus di aplikasikan maupun di wujudkan nilai-nilai demokrasi pada Pancasila, salah satunya adalah pada sila ke-4 dan kita juga mengetahui perihal hubungan maupun benturan antara demokrasi dengan teokrasi.

Baca juga: Merayakan Demokrasi dalam Konteks Nilai-nilai Islam

Makna Kata Demokrasi Pada Sila Ke-4

Demokrasi Versus Teokrasi Pada Pancasila. Asal kata demokrasi berasal dari dua kata, “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” atau “cratein” yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai pemeritahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Demokrasi dianggap penting karena merupakan gagasan politik yang mengandung nilai-nilai yang sangat penting sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dengan kata lain, demokrasi dianggap penting karena merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan masyarakat atau pemerintah yang baik.

Dalam bidang ilmu politik, istilah “demokrasi” telah berkembang menjadi istilah yang sangat penting. Hal ini wajar karena saat ini demokrasi dianggap sebagai pengukur kemajuan politik suatu negara.

Demokrasi sangat penting dalam membagi kekuasaan negara, biasanya berdasarkan trias politica, dengan kekuasaan yang dimiliki rakyat harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pada sejarah Indonesia, Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno, pernah menyebutkan elemen musyawarah dalam demokrasi. Di tengah sidang Dokuritsu Zyumbi Tyosakai pada 1 Juni 1945, Bung Karno mengatakan bahwa Indonesia bukan satu negara untuk satu golongan, bahkan golongan kaya.

Sebagaimana dikutip oleh Kaelan berikut, Soekarno mengatakan bahwa “kita mendirikan negara “semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu.” Saya percaya bahwa permusyawaratan dan perwakilan adalah syarat utama kekuatan negara Indonesia.

Baca juga: Hata, Sukarno dan Demokrasi Kita

Makna Teokrasi

Demokrasi Versus Teokrasi Pada Pancasila. Teokrasi merupakan salah satu sistem kepemerintahan maupun negara yang berlandaskan bahwa kekuasaan pemerintah pada kedaulatan Tuhan (sovereignity of god), dan juga merupakan bentuk kekuasaan yang dimana Tuhan (God) dianggap sebagai kekuasaan yang absolut atau mutlak yang tidak bisa di ganggu gugat dan hukumnya juga dijadikan sebagai Undang-Undang Dasar pada suatu negara.

Kita bisa melihat dari Era Abad Kegelapan atau Zaman Abad Pertengahan (Middle Age), yang dimana, suatu peraturan dalam kerajaan di dominasi oleh gereja atas nama Tuhan. Tidak hanya itu saja, pendeta memaksakan keilahian dan ketuhanan mereka sendiri pada rakyat. Contohnya adalah kebiasan para raja di Eropa pada Abad Pertengahan harus mendapatkan pengesahan dari gereja.

Begitu juga pada ranah privasi, berupa ketika Raja Edward II ingin menikah lagi, harus ada izin maupun persetujuan gereja, dan pada saat itu, gereja tidak mengijinkan hingga akhirnya Raja Edward membuat gereja baru yang disebut dengan Gereja Anglikan.

Para ahli politik berpendapat bahwa demokrasi adalah jenis pemerintahan terbaik. Namun, beberapa orang percaya bahwa sistem ini bukan yang ideal.

Dalam kasus teokrasi, mereka yang menjalankan pemerintahan bahkan bisa menjadi pemuka agama, seperti yang dikatakan Winston Churchill, “Telah dikatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan terburuk kecuali semua yang lain yang telah dicoba”.

Teokrasi adalah sistem politik di mana dewa atau Tuhan diakui sebagai penguasa tertinggi masyarakat. Pada saat yang sama, otoritas agama dan spiritual menafsirkan hukum Tuhan. Para pendeta membangun sistem pemerintahan karena mereka percaya pada tugas Tuhan.  Menarik untuk dicatat bahwa istilah “teokrasi” sering digunakan untuk merujuk pada persemakmuran atau negara di bawah pemerintahan jenis ini.

Adapun dengan system kepemerintahannya Islam pada zaman Rasulullah masih hidup sangat berbeda dengan teokrasi di Barat. Teo-Demokrasi – itulah namanya menurut al-Maududi, yang dimana seluruh umat Islam menjalankan sistem pemerintahan sejalan dengan Al-Qur’an (Kitabullah) dan praktek dari Rasulullah.

Eksekutif yang sudah dibangun di landaskan dengan sistem pemerintahan semacam ini dibuat atas kehendak umat Islam yang juga berhak untuk melenyapkan peraturan itu.

Demokrasi dan Teokrasi Saling Berbenturan?

Setiap Muslim yang bisa dan juga memenuhi syarat untuk memberikan ide maupun gagasan sehat mengenai permasalahan hukum Islam, diberikan wewenang untuk menafsirkan hukum Tuhan jika penafsiran hukum terebut di butuhkan. Hukum berdasarkan Islam bisa disebut dengan Teo-Demokrasi dan juga disebut dengan demokrasi karena setiap muslim berhak menafsirkan hukum Tuhan yang sudah disampaikan melalui Rasulullah.

Demokrasi Versus Teokrasi Pada Pancasila. Meskipun demikian, masalah hubungan antara agama dan negara telah menjadi subjek diskusi di seluruh dunia. John Esposito menemukan bahwa perdebatan konsitusional di Amerika tentang aborsi, dukungan pemerintah untuk sekolah keagamaan, dan shalat di sekolah mencerminkannya. Di Eropa, masalahnya adalah Islam dan integrasi nasional, kebijakan imigrasi, dukungan untuk lembaga keagamaan Muslim, dan terorisme dalam negeri.

Apakah Islam memungkinkan pemisahan agama dan negara? Sebagian orang Islam percaya bahwa agamanya harus membangun negara Islam dan bahwa negara sekuler adalah kekeliruan. Misalnya, ada kelompok HTI di Indonesia. Di seluruh dunia, kelompok militan seperti HTI, al-Qaeda, dan ISIS telah berjuang untuk mengembalikan pemerintahan Islam transnasional dan kekhalifahan.

Misalnya, pembubaran ormas HTI di Indonesia menunjukkan bahwa mereka mendukung sistem teokrasi ekstrem yang sangat berbahaya bagi tatanan demorkasi pancasila yang telah disepakati bersama. Hizbut Tahrir sendiri ditolak secara total di banyak negara Muslim. Sebab, tujuan mereka akan meruntuhkan sistem negara yang kokoh dan mengancam konflik dan peperangan besar, terutama antara Islam dan Barat, jika terjadi.

Kesimpulan

Demokrasi Versus Teokrasi Pada Pancasila. Adapun berbagai kesimpulan yang sudah dibahas ini adalah antara Teokrasi dengan Demokrasinya Pancasila ini dipenuhi dengan pro dan kontra. Kita ambil contoh dari pro gabungan seperti Teo-Demokrasi pada Pancasila ini adalah nilai-nilai Pancasila itu diambil dari Kitab-Kitab Suci dari berbagai agama, salah satunya adalah agama Islam pada sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jika diliat dari sisi kontra atas Teo-Demokrasi ini adalah berupa adanya suatu paksaan yang dimana paksaan ini diliat dari mengubah Pancasila menjadi Hukum Agama tertentu, berupa Hukum Islam secara totalitas tanpa adanya pengecualian. Dan ini juga merupakan anti demokrasi yang sesungguhnya.

 

Daftar Pustaka

Herry Kusmanto, “Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol. 2. No.10 (2014)

Biyanto, “Demokrasi Versus Teokrasi (Antara Teori dan Praktik)”, Paramedina: Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan, Vol. 1. No. 1 (2010)

Rohmatul Izzat, “Teokrasi di Mata Demokrasi”, di upload pada Rabu, 26 September 2018, Link: https://geotimes.id/opini/teokrasi-di-mata-demokrasi/

Budiskj, “Demokrasi dan Teokrasi dalam Publik, Pengertian, Perbedaan”,

di upload pada tanggal 27/10/2023, Link: https://www.sridianti.com/gaya-hidup/demokrasi-dan-teokrasi.html

 

Ridwan Ardiansyah Wijaya Putra, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Related posts