Hukum Selera Mahkamah Konstitusi

hukum candaan bagi MK
hukum candaan bagi MK

Hukum Selera Mahkamah Konstitusi. Putusan MK dalam membuat keputusan baru pada pasal 169 huruf q Undang-undang Nomer 7 tahun 2017 tentang pemilu (UU pemilu). Putusan ini membukakan peluang  untuk putra Presiden Joko Widodo bernama Gibran Rakabuming Raka.

Putra Pak Jokowi itu pasalnya untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Dalam gelaran Pemilu kali ini, Gibran terpilih untuk dipasangkan dengan capres bernama Prabowo Subianto. Sedangkan gelaran pemilu untuk pemilihan capres kemungkinan akan diselanggakaran pada bulan februari 2024.

Putusan Kontroversial

Hukum Selera Mahkamah Konstitusi. Keputusan MK ini banyak sekali menimbulkan kontroversial bagi banyak pihak. Denyut keganjilan itu dirasakan nyaris semua rakyat Indonesia, sampai wakil MK atau Hakim Konstitusi, Saldi Isra turut bersuara.

Keputusan MK tersebut memang dirasa jauh dari nalar sehat tentang Pemilu. Di sini putusan MK menambahkan syarat usia minimum capres-cawapres dalam sidang. Pada awalnya minimum untuk menjadi capres-cawapres  berusia 40 tahun, sekarang diubah dengan usia di bawah 40 tahun.

Untuk maju menjadi Capres-Cawapres hanya gubernur yang memenuhi syarat konstitusional. Namun meskipun demikian tidak semua gubernur dapat memenuhi syarat untuk maju. Jabatan gubernur setidaknya akan bisa memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman sebelum mencalonkan diri menjadi capres-cawapres. Hal tersebut juga bisa menjadi sudut pandang yang baik di mata rakyat.

Baca juga: Pancasila Fondasi Etika dalam Pembangunan Ekonomi

Batasan umur yang dirubah di bawah 40 tahun jelas sangat menguntungkan bagi Gibran Rakabuming Raka. Putra Presiden Jokowi itu bisa maju di pemilihan capres-cawapres 2024 nanti mendampingi Prabowo. Umur Gibran yang masih 36 tahun dan pengalaman sebatas Wali Kota Solo membuat masyarakat kurang yakin.

Hukun Tidak untuk Bercandaan

Indonesia adalah negara hukum pada dasarnya. Sayang hukum saat ini kerap menjadi sebuah permainan bagi para oknum pejabat tinggi. Hal ini karena banyak elit birokrasi yang terjerat kasus korupsi rata-rata diganjar hukuman ringan. Hanya sekadar dipenjara beberapa tahun dan didenda dengan hanya sekitar beberapa ratus juta.

Kenapa hukum di Indonesia bisa sangat mudah untuk dipermainkan oleh para pejabat tinggi? Hukum tampak seperti komoditas yang receh untuk diperjual belikan. Walhasil banyak dari mereka yang melakukan korupsi tanpa memperhatikan nasib rakyat kecil.

Juga, hukumannya sangat tidak masuk akal dan itu termasuk kejahatan yang cukup besar sehingga banyak sekali rakyat yang kelaparan hingga tidak dapat sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Mayoritas warga Indonesia tampaknya memiliki pemikiran yang sama. Sebuah pertanyaan tentang apa alasan MK merubah Undang-undang tersebut. Batasan usia Capres-Cawapres minimal 40 tahun.diganti dengan umur dibawah 40 tahun. Dengan asumsi bahwa umur segitu masih kurang banyak pengalaman. Pada saat perdebatan nanti kemungkinan besar akan kebingungan untuk menjawab setiap pertanyaan.

Kandidat paling muda dalam pencalonan Capres-Cawapres adalah anak dari bapak Presiden ke 7 yang bernama Joko Widodo. Dengan hal tersebut banyak yang mengira bahwa MK bersekongkol dengan Presiden. Semua itu yang dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia saat ini.

Masih adakah Jalan Taubat Konstitusi?

Keputusan MK saat ini harus diubah untuk kepentingan semua masyarakat Indonesia. Beberapa pihak yang bertanggungjawab mesti berani menjelaskan di depan semuanya kenapa keputusan itu bisa diambil. Saat ini yang ditakutkan adalah timbul permasalahan berkepanjangan bila keputusan MK ini tidak ditarik.

Ada beberapa yang menjelaskan putusan MK yang dibacakan Anwar Usman bertentangan  dengan sikap enam hakim MK. Mahkamah konstitusi (MK) akhirnya memutuskan perkaran kontroversial yang lebih nampak aspek politiknya. Jauh daripada aspek hukum konstitusi yaitu tentang pengujian ketentuan syarat capres-cawapres. MK dalam putusan Nomor 90/PUU-XXl/2023 menyatakan “mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagaian”.

Baca juga: Ketahanan Pangan Ketahanan Nasional

Apakah sebegitu mudahnya merubah aturan dalam syarat untuk menjadi capres-cawapres bagi MK. Justru keputusan tersebut sangan tidak masuk akal dan melawan UU dalam menjadi capres-cawapress di negara Indonesia saat ini. Baiknya MK merundingkan kembali keputusan yang telah dibuat tersebut. Ketidak cukupan usia dari para Capres-Cawapres dari sisi psikologis perlu diperhatikan.

Intinya jika ingin menyelasikan semua masalah ini MK harus bisa menjelaskan kepada khalayak. Karena ini bukan lagi masalah kecil yang bisa disepelakan begitu saja. Semua rakyat juga ingin tahu kenapa harus diubah dari peraturan lama tersebut. Semoga negara Indonesia kita ini bisa menjadi negara panutan dari negara lain dengan cara menegakan hukum tanpa adanya penyogokan didalam hukum tersebut.

 

Wahyu Kristiawan, (Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya)

 

Related posts