Indonesia merupakan sebuah negara lahir pada akhir Perang Dunia (PD) II. Pasca PD II dikenal sebagai era Perang Dingin (Cold War) oleh persaingan antara kekuatan Blok Komunis dan Blok Liberal Demokratis. Pada era ini terdapat norma internasional mensyaratkan bagi entitas politik yang baru lahir untuk mendapatkan recognition (kedaulatan atau pengakuan).
Sehingga bisa berdaulat baik secara de facto maupun de jure, selain wilayah, warga negara dan pemerintahan apabila ingin berdiri sejajar dan sama dengan entitas politik lain dalam kontestasi perpolitikan global (Boer Maulana, 2005: 23-24). Kondisi ini membuat Indonesia sebagai new player harus cerdas dalam memainkan perannya dalam momentum ini sebagai aktor internasional, sehingga dapat mengambil manfaat maksimal untuk kepentingan nasionalnya.
Aktor-Aktor
Peran yang dimainkan Indonesia sebagai aktor dalam perspektif hubungan internasional ini tentu saja terwakili oleh individu ataupun kelompok individu yang mendapatkan legitimasi dan kewenangan. Tentunya legitimasi dan kewenangan itu dalam konteks merumuskan grand design atau guideline sebagai dasar visi dalam melakukan aksi dan reaksi dalam konteks percaturan politik global.
Dengan kata lain menjadi acuan dalam memainkan peran politik luar negeri. Negara yang berdiri hanya dengan berlandaskan adanya wilayah, penduduk, dan undang-undang sebagai konstitusi sudah dipastikan akan mendapatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan negara lain dalam skala internasional. Pengakuan atau recognition dari negara-negara lain adalah sebuah absolutely (mutlak adanya).
Kesadaran akan pentingnya pengakuan inilah yang memunculkan politik luar negeri sebagai sebuah pola interaksi yang akan terpelihara dalam perjalanannya sebagai sebuah bangsa dan negara. Politik luar negeri sebagai sebuah strategi dan aksi yang menunjukkan integritas dan keseriusan suatu negara yang ingin berdaulat secara penuh, merdeka secara utuh dan bersatu secara moral untuk memenuhi national interest-nya.
Memilih Bebas Aktif
Indonesia yang meskipun sedikit berbeda dengan negara lain yang memiliki corak khas politik luar negeri tersendiri, yang kemudian dinamakan sebagai “Politik Luar Negeri Bebas Aktif” (Suryadinata, 1998: 32-33), juga memiliki beberapa menteri luar negeri dengan pemikiran khas mengenai politik luar negeri, seperti Achmad Soebardjo sebagai menteri luar negeri pertama pasca kemerdekaan Indonesia, kemudian Sutan Sjahrir pada periode berikutnya, dan H. Agus Salim pada periode Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri pertama.
Diplomasi dan politik luar negeri tidak dapat dipisahkan dan untuk mendapatkan gambaran utuh terhadap pemikiran politik H. Agus Salim, maka keterkaitan keduanya dalam pembahasan yang terintegrasi menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini sebagaimana telah diungkapkan di bagian awal bahwa diplomasi merupakan bagian integral dari politik luar negeri. Mengutip pendapat Sukawarsini Djelantik, diplomasi merupakan implementasi dari politik luar negeri. (Sukawarsini, 2008: 13)
Pada dasarnya, politik luar negeri merupakan pengambilan kebijakan, sehingga jika ada yang salah terhadap pelaksanaan politik luar negeri, memperbaikinya harus dari proses perumusan masalah. Sebenarnya, dalam proses perumusannya, teori yang berlaku adalah tentang siklus David Easton dalam bukunya yang berjudul Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik.
Hal ini disebabkan karena pengolahannya tidak hanya sekedar memperhatikan data-data saja, tetapi juga faktor-faktor lain yang sebelum tidak terprediksi, baik itu kondisi perekonomian yang seketika berubah, perang, tekanan politik, dan kedaulatan. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi bagaimana output dihasilkan. Dalam hal ini, output merupakan suatu “formula yang terbaik” untuk politik luar negeri suatu negara. Sifat dari output ini adalah ad hoc (rancangan), karena belum diaplikasikan, ia memerlukan assessment (revisi).
Sebagaimana telah disinggung di atas, perumusan politik luar negeri sangat rentan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam bukunya John. T. Rourke tentang Individual Level Analysis, International Politics on the World Stage, Setidaknya terdapat lima faktor yang mempengaruhi perumusan suatu politik luar negeri yakni faktor individual, birokrasi, berkaitan dengan mitos-mitos tentang nasionalisme, legenda kepahlawanan, dan identitas nasional, serta sistem internasional.
Faktor individual yang memiliki peranan besar dalam proses pembuatan kebijakan seperti presiden atau menteri luar negeri. Rasionalitas dari masing-masing individu-individu inilah yang kemudian menghasilkan kalkulasi dan formula setepat mungkin dengan mempertimbangkan ekonomi, politik, sosial, dan budaya negaranya atau dengan kata lain kepentingan nasional yang ingin dicapai. Rasionalitas di sini tentu dipengaruhi oleh pemikiran yang ada pada individu-individu tersebut sebagai wujud dari pemikirannya.
Fungsi diplomasi tentunya dilakukan oleh para diplomat dari suatu negara. Dalam hal ini, kita dapat melihat bagaimana kapasitas H. Agus Salim yang dengan segala rasionalitasnya dapat mengejawantahkan politik luar negeri Indonesia guna mendapatkan pengakuan sebagai entitas politik yang berdaulat. “Komposisi terbaik” H. Agus Salim sebagai menteri luar negeri Indonesia telah membuahkan hasil yang signifikan bagi negara dan bangsa, di mana Indonesia memperoleh pengakuan, baik secara de facto maupun de jure.
Misi Diplomatik yang dilakukan tentunya tak lepas dari pengaruh dan peran yang besar dari H. Agus Salim─tanpa mengesampingkan tokoh-tokoh yang lain─selaku ketua tim delegasi. Dalam mencapai misi diplomatik dengan resiko tinggi tersebut menunjukkan pada kita gaya diplomasi yang tentunya banyak dipengaruhi oleh rasionalitas individu atau dengan kata lain pemikirannya mengejawantahkan dalam diplomasi yang dilakukan sebagai “sarana” mencapai politik luar negeri.
Dalam artian terdapat korelasi positif antara diplomasi dan politik luar negeri dengan pemikiran individu bersangkutan, dalam konteks ini H. Agus Salim. Pemikiran yang dipengaruhi identitas Islam dan ke-Islam-an mempengaruhi gaya diplomasi dalam mewujudkan politik luar negeri bangsanya. Kajian tentang H. Agus Salim yang kaitannya dengan diplomasi sebagai pengejawantahkan dari pemikirannya tentang politik luar negeri.
Hal ini tentu menjadi menarik sekaligus pekerjaan yang tidak mudah, mengingat beliau tidak pernah meninggalkan tulisan apapun selama menjadi menteri luar negeri atau setelahnya. Tentunya kita selaku generasi penerus bangsa Indonesia untuk tidak lupa dan terus belajar dari tokoh-tokoh bangsa dan sejarah bangsa ini berdiri, yang mana didirikan di atas pikiran-pikiran rasionalis dari berbagai perspektif, bukan berdiri di atas money politic atau transaction undertable seperti keadaan politik bangsa kita saat ini.
