PANCASILA: FONDASI ETIKA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Implementasi Pancasila Dalam Bidang Ekonomi

Pancasila sebagai landasan ideologi negara Indonesia mencakup aspek etika, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dalam konteks perekonomian, Pancasila menekankan pada pemerataan yang adil dan berkelanjutan, ekonomi kerakyatan, keadilan sosial, dan pemberdayaan perekonomian kerakyatan. Sistem perekonomian berdasarkan Pancasila merupakan wacana yang digunakan para ekonom pembangunan Indonesia untuk membedakannya dengan sistem perekonomian sosialis kapitalis dan komunis. Penerapan Pancasila sebagai sistem etika bangsa Indonesia meliputi pendidikan karakter, kriteria acuan penyelenggara negara, peningkatan kesadaran wajib pajak, dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam undang-undang hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Pancasila dengan lima silanya memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk komitmen mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Penerapan sistem ekonomi Pancasila yang berdasarkan gotong royong dan kolaborasi menjadi landasan pembangunan berkelanjutan dan memperkuat persatuan bangsa melalui proses gotong royong dan akses ekonomi yang adil bagi seluruh warga negara.

Etika dalam berekonomi dinilai sangat penting untuk menata masyarakat kearah pemenuhan keterbatasan sumber daya ekonomi menuju perdamaian dunia dan kesejahteraan bersama, etika dalam berekonomi masuk dalam etika sosial, artinya manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan kelangkaan sumberdaya harus saling berupaya dan berlaku sesuai dengan moral, dalam kodrat manusia, manusia diklasfikasikan menjadi makhluk bebas dan makhluk sosial, makhluk bebas merupakan kodrat manusia yang serakah dan ingin menang sendiri (watak kompetisi), sementara makhluk sosial yakni kodrat manusia yang membutuhkan satu dengan lainnya (watak kerja sama). Menjadi keniscayaan bagi seluruh komponen ekonomi utamanya pengambil kebijakan untuk mengembalikan Pancasila sebagai bagian tak terpisahkan dari Etika dalam berekonomi. Etika berekonomi dalam Pancasila secara harfiah dimaknai pembangunan sistem moralitas untuk memenuhi kebutuhan manusia serta pijakan kebijakan ekonomi untuk membuat kemerataan ekonomi, meminimalkan kesenjangan ekonomi serta mencetak pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan upaya produktif seluruh rakyat dalam berbagai bidang ekonomi.

Implementasi Sila Ketuhanan yang Maha Esa dalam Etika Ekonomi

Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” memiliki peran penting dalam etika ekonomi. Nilai-nilai etika, moral, dan spiritual yang mendasari sila pertama menjadi landasan bagi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan. Dalam konteks ekonomi, sila pertama ini menekankan pentingnya nilai-nilai etika dan moral dalam perekonomian, sehingga sistem ekonomi Pancasila dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan etika, sehingga pembangunan nasional diarahkan pada pembangunan yang berakhlak. Implementasi sila pertama Pancasila dalam bidang ekonomi juga menekankan pentingnya spirit teistik yang menekankan etika dan moral bangsa dalam perekonomian. Dengan demikian, sila pertama Pancasila memberikan landasan etis dan pertanggungjawaban kepada Tuhan dalam perekonomian. Oleh karena itu, sila pertama Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk etika ekonomi yang adil, berakhlak, dan berlandaskan nilai-nilai moral.

  1. Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Etika Ekonomi

Sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” memiliki peran penting dalam etika ekonomi. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang terkandung dalam sila kedua menjadi landasan bagi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan yang berkeadilan sosial. Implementasi sila kedua Pancasila dalam bidang ekonomi menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban dalam perekonomian. Ekonomi Pancasila, dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, berakar di bumi Indonesia, yang tetap diabdikan bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dengan demikian, sila kedua Pancasila memberikan landasan etis yang menekankan kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban dalam perekonomian, sehingga sistem ekonomi Pancasila dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan etika. Oleh karena itu, sila kedua Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk etika ekonomi yang adil, beradab, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Implementasi Sila Persatuan Indonesia dalam Etika Ekonomi

Sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia,” memiliki implikasi penting dalam etika ekonomi. Dalam konteks ekonomi, sila ketiga menekankan persatuan Indonesia dan mempersatukan bangsa melalui proses usaha bersama/gotong royong, dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warga negara yang dilandasi oleh nilai etik pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Implementasi sila ketiga Pancasila dalam bidang ekonomi menunjukkan komitmen untuk mempersatukan bangsa melalui distribusi akses ekonomi yang adil, yang merupakan bagian dari upaya mencapai keadilan sosial ekonomi. Dengan demikian, sila ketiga Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk etika ekonomi yang adil, berlandaskan persatuan, dan distribusi akses ekonomi yang merata bagi seluruh warga negara.

Implementasi Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam Etika Ekonomi

Sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” memiliki implikasi dalam etika ekonomi. Sila ini menunjukkan pandangan bangsa Indonesia mengenai kedaulatan rakyat dan bagaimana demokrasi dijalankan di Indonesia. Dalam bidang ekonomi, ekonomi Pancasila dikelola dalam sebuah sistem demokratis yang dalam Undang-undang Dasar secara eksplisit disebut demokrasi ekonomi. Implementasi sila keempat Pancasila dalam bidang ekonomi menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan ekonomi, sehingga kebijakan ekonomi yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyat secara keseluruhan. Dengan demikian, sila keempat Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk etika ekonomi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan demokrasi ekonomi.

Implementasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Etika Ekonomi

Sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” memiliki implikasi penting dalam etika ekonomi. Implementasi sila kelima Pancasila dalam bidang ekonomi menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sistem ekonomi Pancasila, keadilan sosial menjadi tujuan utama, sehingga setiap kebijakan ekonomi yang diambil harus memperhatikan aspek keadilan sosial. Dengan demikian, sila kelima Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk etika ekonomi yang berlandaskan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Penulis : Muhammad Ridho’i  (Mahasiswa semester 1 program studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Ampel Surabaya) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Asal Bangkalan, Instagram: muhammad_ridhoi_

Related posts