Kesultanan Banten merupakan kerajaan yang berlandaskan asas syariat Islam, secara otomatis perkembangan Islam pada masa itu, khususnya di abad XVII berkembang pesat. Perkembangan Islam yang signifikan kala itu diperoleh dengan dukungan politik pemerintah yang berkuasa saat itu. Seperti halnya menurut Thomas Aquinas, agama rakyat menuruti agama raja (penguasanya). Teori seperti ini nampaknya berlaku pada masyarakat Banten pada masa tersebut. Perkembangan pesat tersebut ditandai dengan tumbuh dan bermunculanya kelompok tarekat-tarekat di antaranya Satariyyah, Samaniyyah, Sadiliyyah, Rifa’iyyah, Khalwatiyyah, Sanusiyyah, Qadariyyah dan Naqsabandiyyah di wilayah kekuasaan Kesultanan Banten.
Para tokoh agama, Kiyai atau Ulama merupakan perpanjangan tangan dari Sultan dalam proses islamisasi di berbagai pedesaan. Bahkan peran mereka lebih dari sekedar orang kepercayaan Sultan. Mereka menjadi guru spiritual para sultan dan memberikan masukan serta restu. Sebagai sosok tokoh agama Islam, para tokoh agama, Kiyai ataupun Ulama memiliki kewajiban untuk memberikan masukan dan nasehat-nasehat Al-Mau’izatul hasanah lil mu’minin baik terhadap Sultan maupun masyarakat Banten pada umumnya.
Tokoh agama atau ulama pada hakikatnya merupakan pewaris para nabi, mereka menjadi penerus tugas kenabian yaitu menyampaikan wahyu Tuhan kepada seluruh insan. Dalam ruang lingkup yang lebih spesifik para ulama adalah penerus tugas Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam yaitu sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Setelah Rasulullah wafat, maka tidak ada lagi nabi dan rasul, karena Nabi Muhammad Saw adalah nabi dan rasul terakhir.
Dalam menguraikan fungsi dan tugas pokok ulama, Yunan Nasution mengkaitkannya dengan sumber agama yaitu Al-Quran yang berbunyi, “Tidaklah sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (Q.S. At-Taubah: 122).
Dalam suatu hadits mengungkapkan bahwasanya dalam masyarakat terdapat tiga macam kualitas ulama, “Ulama itu ada tiga macam. Pertama, ia hidup dengan ilmunya dan orang lain pun hidup dengan ilmunya itu. Kedua, orang lain hidup dengan ilmunya sedangkan dia (ulama) itu menghancurkan dirinya sendiri. Ketiga, dia hidup dengan ilmunya, sedang orang lain tidak bisa hidup (memetik manfaat) dari ilmunya itu” (H.R: Dailani)
Dalam masyarakat Banten dan masyarakat Islam pada umumnya memerlukan ulama kategori pertama yang disebutkan dalam hadits tersebut, yaitu ulama yang menerangi dirinya sendiri dan memancarkan cahaya kepada orang lain disekitarnya. Ulama yang demikianlah yang menyadari kedudukannya sebagai pembimbing ummat, harus dekat dan berintegrasi dengan ummat. Ulama harus berurat ke bawah. Di samping itu, para ulama harus pula berpucuk ke atas, artinya mampu berhubungan dan berkomunikasi dengan lapisan atas masyarakat, baik dengan penguasa atau dengan kaum cendikiawan-cendikiawan dan lain-lainnya.
Tokoh agama pada umumnya mempunyai keahlian dalam bidang keilmuan Islam dan dengan konsisten mengamalkan ilmunya itu, sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat muslim secara luas. Dengan demikian, ketokohannya tidak semata-mata gelar keilmuan, tetapi juga melalui pembuktian nyata yang diwujudkan dengan sikap dan tingkah laku, sehingga mereka dapat menjadi mediator dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam di masyarakat.
Begitupun dengan tokoh-tokoh agama di masyarakat Banten sekitar abad XVII. Mereka bisa dibilang sebagai tokoh agama atau ulama apabila sudah mempunyai ilmu yang mumpuni dengan durasi belajar yang cukup lama, baik di wilayah Nusantara maupun ke daerah Timur Tengah dan tempat lainnya. Tidak sedikit dari ulama tersebut masuk ke dalam sistem birokrasi serta menduduki berbagai jabatan penting di dalamnya.
Ciri-ciri Kesultanan Banten itu berkarakter Islam dan dicerminkan oleh qadli dan mufti sebagai otoritas tertinggi dalam hal hukum di Kesultanan Banten pada abad XVII. Selain itu, tokoh agama juga sebagai penuntun spiritual, pemimpin birokrasi dan pemimpin di masyarakat.
Dari aspek historis, Banten dikenal dengan salah satu daerah berbasis Islam tradisionalis dan fanatik di Pulau Jawa. Selain itu, tokoh agama juga merupakan tempat berlindung bagi masyarakat. Orang-orang datang kepadanya, bukan hanya mencari jawaban terhadap masalah-masalah hukum agama dalam arti sempit saja, tetapi juga untuk memperoleh jawaban dan menyelesaikan dan memecahkan masalah keseharian, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat.
Bahkan dahulu ada pula orang yang datang untuk mencari obat penyembuh sakit yang dialaminya. Keyakinan dan keikhlasan para tokoh agama, maka fatwa ulama diterima sebagai fatwa final yang tidak perlu dipertanyakan lagi
Dilihat dari segi fungsi, sosok tokoh agama atau ulama pada masyarakat di Kesultanan Banten abad XVII dapat dikategorisasikan menjadi dua kelompok, yaitu; Pertama, Kelompok tokoh agama bebas, yang mana kedudukan peran sosialnya berada dijalur al-dakwah wa al-tarbiyah (dakwah dan pendidikan). Kelompok tokoh agama ini biasanya disebut juga Kiyai atau Ulama pondok pesantren. Tugas utamanya ialah guru atau pengajar dan sekaligus sebagai penyiar (muballigh) agama Islam di masyarakat.
Pekerjaan ini tidak lain merupakan untuk memahamkan pemahaman Islam kepada masyarakat secara umum. Melalui pendidikan dan penyiaran agama Islam, mereka membangun masyarakat pedesaan di Kesultanan Banten, sehingga di pedesaan wilayah kekuasaan Banten banyak dijumpai tumbuhnya sistem sosial yang struktur dan kultur sosialnya bercorak keislaman. Mereka tidak digaji sebagai pegawai, akan tetapi “gajinya” diambilkan dari zakat yang diberikan oleh umat Islam dan dari pendapatannya sendiri.
Tokoh-tokoh agama di pedesaan begitu juga di Kesultanan Banten mencari sumber kehidupannya berasal dari bercocok tanam dan pertanian secara umumnya. Sementara itu, beberapa tokoh agama di perkotaan sebagai para pedagang dan berkeliling sampai tempat yang sangat jauh. Mereka dapat mempunyai hubungan yang sangat luas dengan orang-orang diluar kota ataupun dengan komunitas lainnya. Terutama dengan pedagang Arab yang sudah menetap dan berdagang di wilayah Kesultanan Banten dan sekitarnya.
Kedua, Kelompok tokoh agama pejabat atau yang disebut dengan penghulu. Sebagaimana pendapat Soemarsaid Moertono yang menduga bahwa lembaga kepenghuluan sudah ada sejak lama. Dugaan ini berdasarkan pada peran penghulu sebagai kepala para ulama di Masjid ibukota Kesultaan Banten. Hal inilah, secara berangsur-angsur yang menyebabkan penghulu masuk dalam sistem pemerintahan sebagai kepala suatu bagian pemerintahan yang khusus.
Tokoh agama pejabat ini mempunyai kedudukan atau peran sosial keagamaannya di jalur al-tasyri’ wa al-qadha. Dengan kata lain, kelompok tokoh agama pejabat mempunyai peran utama sebagai pelaksana bidang kehakiman yang menyangkut hukum (syariat) Islam.
Kedua kelompok tersebut, menurut Ibnu Qayyim, pada dasarnya, merupakan tokoh agama yang mempunyai peran yang penting dalam masyarakat Jawa, begitu juga dengan tokoh agama di Kesultanan Banten abad XVII. Ada ulama pesantren dijalur pendidikan Islam, ada juga ulama pejabat melalui jalur birokrasi.
Pendapat tersebut didukung sejarawan Banten, Yadi Ahyadi, yang menyatakan bahwasanya tokoh agama yang berkecimpung di masyarakat lebih fokus membina dan memberikan pengajaran mengenai perihal keagamaan dan menjadi panutan dalam masyarakat sehingga mempunyai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Sedangkan tokoh agama yang berkecimpung dalam birokrasi mempunyai kedudukan sebagai penegak hukum (qadli), penghulu pusat di kesultanan, penasehat Sultan, dan Pembina kerohanian keluarga Sultan di dalam Kesultanan Banten sekitar abad XVII tersebut.
