Puan dan Catatan Selanjutnya tentang Buku Identitas Francis Fukuyama

Beberapa waktu lalu forum ILC (Indonesia Lawyers Club) mengambil judul “Sumbar belum pancasilais?”. Isu ini bermula dari statemen figur pejabat publik Puan Maharani selaku DPP PDI Perjuangan yang ditafsirkan oleh beberapa orang melukai warga Sumatera Barat dengan rasa seolah-olah Sumatera Barat belum pancasilais. Namun dalam tulisan ini penulis tidak hendak mengurai statemen Puan Maharani dengan pendekatan linguistik yang biasanya bakal dipungut oleh para politikus. Penulis melihat ada beberapa hal yang cukup menarik dari acara tersebut yang berkaitan dengan politik identitas

Pertama, oleh karena Sumatera Barat itu mayoritasnya adalah suku Minang maka forum tersebut mengerucut membahas entitas suku Minang. Padahal yang disebutkan oleh Puan adalah nama daerah administratif di negara Republik Indonesia yakni Sumatera Barat. Dari sana ada beberapa narasumber yang sempat mengucapkan statemen untuk tidak terjebak dalam politik identitas.

Read More

Sementara Francis Fukuyama dalam bukunya mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya identitas atau politik identitas. Karena identitas adalah suatu hal yang otentik dari batiniah manusia. Oleh karenanya sebenarnya politik identitas bukanlah suatu hal yang harus ditakutkan. Namun suatu kekuatan yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan luhur suatu negara dengan pengelolaan yang cermat. Sayangnya kerap ada pihak memanfaatkan kekuatan ini secara negatif. Namun sekali lagi bukan berarti kekuatan ini harus dibungkam dan dipinggirkan.

Kedua, perkembangan politik identitas sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Fukuyama mengatakan bahwa saat awal kemunculannya, politik ini juga sangat terfasilitasi oleh kemajuan teknologi dunia. Terlebih dengan berkembangnya internet dan berbagai platform media sosial saat ini. Dari jejaring dunia maya itulah mobilisasi gerakan bisa berkembang sangat besar dalam percaturan politik nasional dan internasional. Sehingga pada titik tertentu dapat menjadi ancaman bagi keutuhan pemerintahan suatu negara.

Oleh karenanya beberapa negara memberlakukan kebijakan dalam mengatur jejaring dunia maya di negaranya. Fukuyama mengetengahkan misalnya Tiongkok yang berhasil mengubah wajah internet menjadi elemen yang berguna bagi kehidupan sosial rakyatnya dan tidak berbahaya secara politis. Adapun Rusia mengubah wajah internet menjadi sebuah amunisi untuk melemahkan negara saingan demokrasinya.

Besarnya kasus Puan Maharani pun bermula dari penyebaran video internalnya di dalam forum partai yang disebarkan ke laman umum media. Oleh karena ia pejabat publik maka tidak sulit video itu untuk menjadi viral dalam waktu yang singkat. Terlebih kontennya yang cukup seksi tentang identitas. Di mana rakyat Indonesia masih gampang tersulut dengan isu-isu yang sensitif model demikian.

Ketiga, penulis sepakat dengan sejarawan Anhar Gonggong yang menyatakan bahwa kasus semacam Puan ini dengan segala kegaduhannya adalah bagian dari proses pengutuhan diri kita sebagai bangsa. Memang menguras emosi yang tidak sedikit bahkan terlalu banyak, namun setelahnya bangsa semakin belajar tentang isu-isu identitas yang sangat berharga bagi demokrasi dan perpolitikan nasional yang ada di negaranya.

 

 

Related posts